November 28, 2014

Analisis Yuridis Kewenangan Judex Factie Merubah Bentuk Dakwaan Subsidaritas Menjadi Dakwaan Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa
Dalam Persidangan Perkara Korupsi

Contoh Proposal Penelitian Hukum Pidana Korupsi – Judul : Analisis Yuridis Kewenangan Judex Factie Merubah Bentuk Dakwaan Subsidaritas Menjadi Dakwaan Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Kesalahan Terdakwa
Dalam Persidangan Perkara Korupsi

 

Pada prakteknya, menyusun surat dakwaan bukan merupakan suatu hal yang mudah terutama dalam hal menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada umumnya tidak hanya melanggar satu pasal saja, namun bisa saja melanggar beberapa pasal, atau ada keraguan dari Penuntut Umum untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa misalnya karena unsur-unsur tindak pidana didalamnya saling mengecualikan. Salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal menguraikan secara jelas dan cermat tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi masih kabur sifatnya terhadap unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan perbuatan terdakwa masuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian keuangan atau perekonomian negara, sehingga penuntutan harus dilakukan sebaik mungkin supaya terdakwa tidak lepas atau bebas dari segala tuntutan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka penuntut umum dalam melakukan penuntutan berorientasi pada bentuk-bentuk surat dakwaan, yang meliputi surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidaritas, kumulatif dan kombinasi.

Bentuk surat dakwaan tunggal jarang digunakan oleh Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, bentuk yang lazim digunakan adalah bentuk subsidaritas, alternatif dan kumulatif.

Bentuk-bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum berpengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara korupsi di sidang pengadilan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Misalnya dalam melaksanakan pemeriksaan dakwaan alternatif, maka baik pembuktiannya oleh Penuntut Umum, maupun penilaiannya oleh hakim dilaksanakan langsung terhadap lapisaan dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Hal tersebut tentu saja berbeda dengan pemeriksaan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas dimana pemeriksaan dan penilaian dilakukan secara berurut mulai dari yang teratas (lapisan yang ancaman pidananya terberat), sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Hal ini sejalan dengan fungsi surat dakwaan bagi hakim judex factie sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan putusan.

Berikut kutipan isi contoh skripsi tentang tindak pidana korupsi.

Incoming search terms: