October 31, 2014

Perbandingan Politik Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Contoh Tesis Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang – Sebagaimana diketahui kecenderungan merebaknya pencucian uang merupakan fenomena yang sangat aktual sampai saat ini. Tendensi yang demikian itu tidak terlepas dari kondisi yang berkembang dimasing-masing Negara, terutama karena semakin meningkat dan meluasnya tindak kejahatan ekonomi yang memungkinkan tersedianya dana yang dapat dimanfaatkan oleh perorangan, korporasi, ataupun pihak-pihak lain yang memerlukan.

Selain itu juga, ternyata Pencucian uang sangat mempengaruhi pasar keuangan global, regional, dan nasional memiliki andil sebagai penyedia, pemberi fasilitas atau kemudahan yang berpotensi sebagai penyedia sumber dana yang dianggap haram, gelap dan bersifat rahasia, atau yang lebih dikenal ialah dirty money. Sebagaimana diketahui bahwa dirty money bersumber dari berbagai tindak kejahatan yang melanggar, bertentangan atau menyimpang berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing Negara.

Dirty money masuk ke pasar keuangan melalui dan memanfaatkan berbagai sarana, prasarana, dan kemudahan yang ada sehingga menyebabkan hancurnya perekonomian. Dalam proses menjadikan dirty money menjadi seolah-olah halal, selain memerlukan waktu dan biaya yang harus dipikul oleh pemilik dana besar. Begitupun, karena peluang memasarkan telah terbuka karena proses pencucian uang sudah dilakukan, maka calon pengguna dirty money cukup berani untuk memanfaatkannya dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan dapat lebih rendah dari “harga” yang terjadi dipasar uang yang wajar5. Bagi pemilik dirty money, keuntungan (return) yang rendah tidaklah menjadi masalah, karena yang lebih penting ia sudah berhasil “mencuci uangnya”. Bahkan kalau diperlukan mengeluarkan biaya pun si pelaku pencuci uang juga bersedia6.

Keprihatinan banyaknya uang kotor tersebut sudah menjadi permasalah yang menarik oleh Dewan Eropa (Council of Europe) yang merupakan organisasi internasional pertama, dalam rekomendasi Komite para Menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya uang kotor tersebut terhadap suatu negara Demokrasi dan Hukum. dalam rekomendasi tersebutjuga dinyatakan bahwa transfer dana hasil kejahatan dari Negara satu ke Negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun internasional7. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelap narkotika pada tahun 1980-an, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa money laundering telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan sistem keuangan dan pada akhirnya menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh sistem keauangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi dan rule of law.

Demikian pentingnya pengaturan tentang pencucian tersebut, karena apabila pengaturan suatu tindak pidana pencucian uang tidak baik dan benar maka hal tersebutlah akan menimbulkan kesempatan terbaru dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan ini tentunya harus siap menampung berbagai permasalahan serius yang dihadapi dan yang akan dihadapi dimasa yang akan datang sehingga pada akhirnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diberantas seluruhnya atau dengan perkataan lain dapat meminimalkan sedemikian rupa terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya, penulis akan melihat perbandingan pengaturan money laundering di negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Swiss, Australia, Hongkong dan beberapa organisasi internasional yaitu Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF), Basel Committee, dan Egmount Group. Setelah melihat beberapa pengaturan money laundering, dan terakhir, setelah melihat berbagai pengaturan money laundering atas beberapa negara dan organisasi internasional diatas juga akan dilihat pengaturan tindak pidana pencucian uang di negara Indonesia.

Kata Kunci : Contoh Tesis Perbandingan HukumContoh Tesis Politik Hukum Pidana Dan Pencucian Uang.

Incoming search terms: